BANTEN – KABARDAERAH.COM
Lebak – Warga kampung Karag bakal demo di kantor Desa Nayagati dengan tuntutan Kades mundur dari jabatannya, pasalnya menurut masyarakat Kades Nayagati hanya omong kosong dan tidak peduli pada rakyatnya. (08/05/2023)
Kami Atas nama tokoh masyarakat bersama Bersama warga lainnya, akan segera gerudug kantor Desa Nayagati. Buntut dari ucapan kades di media online yang tidak terima dengan kritikan kami, dan dianggap melanggar kode etik.
Novi Susilawati,” kami sebagai warga masyarakat punya hak untuk memberikan kritikan pada kepala Desa Nayagati selaku pemimpin di desa ini.
Juhri selaku tokoh masyarakat membenarkan,” bahwa warga bakal lakukan demo di kantor Desa Nayagati, karena diduga Kepala Desa seperti ini terkesan anti keritik, maka dari itu kami meminta kades mundur dari jabatannya. Jangan bicara kami Hoax, jangan bicara kami Bodoh, yang bodoh itu anda, selama tiga periode menjabat tidak ada perubahan,” tutur juhri.
Terkait ramainya pemberitaan di media Kepala Desa Nayagati memberikan sanggahannya yang dikutip dari media lain,” tidaklah sesuai dengan apa yang dimuat di media. Kata Kades Muhaemin.(07/05/2023)
“ saya selaku Kades Nayagati, dalam hal ini mohon maaf, dan saya nyatakan bahwa apa yang telah menjadi asumsi rekan wartawan dengan telah memberitakan saya yang
dianggap rugikan petani warga Karag, Leuwidamar, dan akan melaporkan Kades kepihak APH, dan juga adanya berita yang menyatakan bahwa puluhan hektar sawah Milik warga kampung Karag gagal Panen akibat Pemerintah Desa, menurut saya itu hal yang tidak benar adanya, dan dianggap sepihak,” papar Muhemin.
Kata Novi Susilawati, sebelum kami bicara di media, kami sudah berupaya mengkomfirmasi pihak Sekdes, dan perangkat Desa Nayagati, namun Sekdes tidak ada ditempat, ditelpon pun tidak aktif, begitupun Kades, dan kami sudah dua tahun lamanya kesulitan air, jadi tidak ada tindakan positif Kepala Desa Nayagati untuk permasalahan tersebut.
Senada dengan Novi, Juhri pun menegaskan,” Sudah dua tahun irigasi jebol, dimana itikad baiknya untuk warga, jadi bicara itu yang pantas dan layak. karena Kades merupakan pejabat publik,” tegas Juhri. (Red)
