Bangkinang Kota – kabardaerah.com
Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar menggelar rapat Paripurna tentang Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Penyampaian Ranperda APBD tahun 2023 yang diselenggarakan di Ruang Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Kampar.
Saya ucapkan terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kampar yang telah menyampaikan tanggapan baik itu dalam bentuk pertanyaan, saran dan pendapat serta informasi yang semuanya itu merupakan suatu tanggapan yang hakikatnya bersifat membangun untuk kesempurnaan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023 yang telah disampaikan.
Rapat ini dihadiri langsung oleh Pj Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, MM, Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal, Sekda Kampar, Drs. H. Yusri, M.Si, l, Sekretaris DPRD Kampar Ramlah, Wakil Ketua DPRD Fahmil, Anggota DPRD Kampar, serta Perangkat daerah dan undangan lainnya, Paripurna di adakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kampar di Bangkinang Kota, Kamis 27/10.
Sebelum Rapat Paripurna dibuka Oleh Ketua DPRD Kabupaten Kampar Muhammad Faisal, ST menyampaikan bahwa jumlah anggota DPRD yang hadir sudah melebihi quorum dan bisa dimulai.
Penyampaian Ranperda ABPD tahun 2023 yang disampaikan langsung oleh Pj. Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, MM beberapa hari yang lalu, akhirnya Fraksi-Fraksi dapat memberikan pandangannya didalam rapat Paripurna ini.
Untuk itu, Dr. H. kamsol menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kampar atas nota keuangan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023 diantaranya:
Tanggapan pemerintah terhadap pandangan Fraksi Gerindra yang Disampaikan oleh Sri Rahayu menyatakan
terhadap catatan yang sangat mendasar yang disampaikan oleh fraksi gerinda sebagai pembuka pandangan umum fraksi pada Paripurna ini Pemerintah Kabupaten Kampar mengapresiasi atas saran dan pandangan yang disampaikan dan ini akan menjadi perhitungan dan pertimbangan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan perencanaan dan penganggaran APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023
Selanjutnya Fraksi Demokrat disampaikan Datuk Nefrizal, menyampaikan terkait pendapatan, dalam efisiensi, administrasi pajak daerah dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah telah memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam proses pengurusan pajak daerah di kabupaten Kampar di mana saat ini telah berlaku atau diberlakukan pelayanan secara efektif dan efisien atau secara online sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Belanja terhadap usulan masyarakat yang belum terpenuhi di dalam APBD Pemerintah Kabupaten Kampar telah melakukan pemilihan kegiatan kegiatan prioritas sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disusun yang disesuaikan secara proporsional dengan jumlah anggaran yang tersedia sesuai dengan mandatori bidang pendidikan minimal 20% kondisi saat ini telah mencapai 25,47% bidang kesehatan minimal 10% kondisi saat ini sebesar 14,34% Sedangkan untuk bidang modal atau infrastruktur minimal 25% kondisi saat ini sebesar 8,04%.” Kata Nefrizal.
Sementara Fraksi Golkar melalui Juru Bicara Ramlan menyampaikan terhadap kebijakan perencanaan belanja pemerintah daerah kabupaten Kampar telah menyusun prioritas perencanaan belanja mulai dari tahapan perencanaan dalam dokumen Renja dan rkpd serta prioritas belanja dalam KUA ppas sehingga prioritas belanja telah sesuai dengan kebijakan daerah dan plafon anggaran yang telah tersedia
Pandangan Umum yang disampaikan oleh Edi Eprizon Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) Kami mendukung upaya pemrintah untuk meningkatkan pendapatan daerah baik sumber dari PAD dan Investasi dengan memberikan stimulan guna menggerakkan percepatan ekonomi di kabupaten Kampar***
