Diduga Tidak Sesuai Spesifikasi RAB, Wartawan Dilarang Meliput Pekerjaan Jalan di Desa Babakan Jaya, Kecamatan Kopo

Banten – Kabardaerah.Com

Serang – Pekerjaan Jalan Rabat Beton di Kampung Lebe RT.04/03 dan Kampung Tepok RT.06/03, Desa Babakan Jaya, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten diduga tidak sesuai spesifikasi yang sudah ditentukan di Rencana Anggaran Biaya (RAB). Selasa (28/03/2023).

Pembangunan Jalan Rabat beton tersebut dengan Volume Pajang 810 Meter, Lebar 2,5 Meter dan Tebal 0,15 Meter dengan nilai Rp. 620.475.330,- diduga tidak sesuai spesifikasi yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB).

Pasalnya, saat awak media Kabardaerah melakukan monitoring di lokasi diduga ketebalan betonnya tidak sesuai spesifikasi, dimana dalam RAB ketebalan seharusnya 15 sentimetir, akan tetapi saat diukur alhasil 10 sentimeter ketebalannya.

Insiden pun terjadi, saat itu Pery awak media yang melakukan monitoring dan peliputan diduga diperlakukan tidak menyenangkan dan seolah-olah ada sesuatu hal yang ditutupi oleh oknum kepala Desa Babakan Jaya, Kecamatam Kopo, Kabupaten Serang yang berinisal DK, bahkan diduga melakukan pengusiran pada awak Media.

Insiden bermula, Saat awak Media Kabardaerah memonitoring pekerjaan tersebut diduga ada kejanggalan, yakni terlihat tipis ketebalannya, dengan rasa penasaran mengukur ketebalan coran betonnya, tak disangka DK mengejar dan dengan nada yang tinggi mengatakan,” ijin pa henteu, ijin pa henteu?” kata DK, dan kemudian salah satu warga mengusir awak media tersebut.

“Ini jadi pertanyaan publik, ada apakah dengan pembangunan Jalan tersebut? Apakah bermasalah? Apakah tidak sesuai Spesifikasi RAB?,” kata Anwar Sopian Pemred Kabardaerah. Com.

“Kemerdekaan pers yang dijamin sepenuhnya oleh UUD 1945 dan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers,” Ujar Anwar.

“Karena itu, melarang pers meliput berarti melanggar ketentuan Pasal 4 Ayat (1) UU pers yang menetapkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara,” tegasnya.

Dan yang dimaksud dengan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.

Dalam hal ini selain wartawan, warga masyarakat pun berhak melakukan kontrol yang berkaitan dengan anggaran pemerintah, dan tegas Presiden Joko Widodo mengatakan “AWASI ANGGARAN DESA”. (Per)